Penerapan e-Government
Munculnya Teknologi Informasi dan Komunikasi telah memberikan kesempatan
yang luas kepada publik untuk mengontrol pemerintah dan telah membuat
manajemen informasi yang lebih baik. Sistem komputerisasi telah membantu
pemerintah mengelola informasi namun jika tanpa keselarasan sistem
komputerisasi ini juga dapat menciptakan peluang untuk korupsi dan
penipuan, karena catatan elektronik lebih rentan terhadap gangguan dari
catatan kertas.
Penerapan E-Government ini sebagai salah
satu bentuk Pemerintah Indonesia menuju pemerintahan terbuka sekaligus
sebagai bentuk kepedulian terhadap kemakmuran, kesejahteraan dan
keadilan masyarakatnya. Pemerintah Indonesia dengan sistem “pemerintah
terbuka” akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang kuat
dan bersih serta akuntabilitasnya terpercaya dimata publik Indonesia
maupun dunia.
Jika E-Government di Indonesia diterapkan maka pemerintah Indonesia harus sudah memikirkan beberapa hal berikut:
- Pemerintah
harus menganggarkan dana bagi pembangunan infrastruktur TIK.
Pembangunan infrastruktur ini bertujuan mempercepat penerapan
E-Government dalam pemerintah Indonesia, mulai dari tingkat pusat sampai
ke tingkat pedesaan.
- Kebijakan baru yang berkaitan dengan aturan, landasan hukum, kebebasan data, dan perlindungan data.
Sumber
daya manusia (SDM), pemerintah perlu mempersiapkan SDM yang mempunyai
kapasitas pengetahuan dalam hal manajerial dan penguasaan TIK. Untuk
saat ini Indonesia telah memiliki banyak pakar-pakar dalam bidang ini,
sehingga hal ini merupakan modal untuk segera mengembangkan
E-Government.
- Kemitraan dan kolaborasi, hal ini dilakukan untuk
mendukung berjalannya E-Government dengan baik. Salah satunya adalah
menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan kemitraan dengan masyarakat
agar E-Government berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena
jalannya E-Government mendapat pantauan dari pihak-pihak yang
independent.
Manfaat dari e-Government
- 1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;
- 2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance di pemerintahan (bebas KKN);
- 3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang # dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
- 4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan;
- 5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; dan
- 6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.
Sumber : http://my.opera.com/
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_elektronik
0 komentar:
Posting Komentar