CONTOH DARI e-GOVERNMENT
Baru-baru ini tersebar kabar hangat dengan kasus Penyadapan Australia terhadap Indonesia,yg ditujukan kepada Presiden Sby. Meskipun ini bukan penyadapan yang pertama kali menimpa Indonesia. Berikut penjelasan tentang isu kasus penyadapan Australia terhadap Indonesia.
Contoh Penyadapan Australia terhadap Indonesia:
terkait dengan korelasi antara Isu Penyadapan yang marak akhir-akhir ini, dengan aktualisasi perkembangan IT dan fungsi nya bagi aspek Peningkatan Sekuritas Nasional di NKRI.
Pada akhirnya secara resmi Presiden SBY memberikan statement (keterangan pers) terkait dengan kemelut penyadapan yang dilakukan oleh badan intelijen Australia (Direktorat Signal Australia ) atauAustralian Signals Directorate. Presiden SBY dalam jumpa pers di kantor presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (20/11/2013) menyatakan mengambil tiga langkah dalam hubungan bilateral antara Indonesia-Australia.
Presiden SBY menyatakan, ”Oleh karena itu maka ada 3 hal yang Indonesia akan lakukan ke depan ini,” katanya.
Pertama, Indonesia menunggu penjelasan resmi Australia pada Indonesia, bukan pada komunitas di Australia.
Kedua, terkait kasus penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia dan pejabat Indonesia, 2 hari lalu ada sejumlah agenda kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Australia, diperintahkan untuk dihentikan. “Yang jelas untuk sementara dihentikan dulu kerjasama yang disebut pertukaran informasi dan pertukaran intelijen di antara dua negara. Dihentikan dulu latihan-latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Polri,” tegas SBY.
Penghentian itu juga berlaku pada Coordinated Military Operation antara Indonesia-Australia untuk menghadapai permasalahan bersama diantara kedua negara. “Dihentikan dulu sampai semuanya jelas. Tidak mungkin melanjutkan semuanya kalau kita tidak yakin tidak ada penyadapan ke tentara Indonesia yang mengemban tugas untuk kepentingan negara,” tegas SBY.
Ketiga, Indonesia berpendapat dan meminta kelanjutan kerjasama di masa depan, maka Indonesia memerlukan semacam protokol atau Code of Conduct, sekaligus Guiding Principal (panduan utama) menyangkut kerjasama di berbagai bidang. ”(termasuk) Latihan bersama Indonesia-Australia dalam menghadapi ancaman people smuggling, kerjasama pertukaran intelijen dan informasi. Code of Conduct ini mengikat jelas dan kemudian dijalankan,” kata SBY.
Sumber : http://politik.kompasiana.com
Prayitno Ramelan, www.ramalanintelijen.net
0 komentar:
Posting Komentar